Ditlantaskalteng – Berita hari ini Indonesia dan Dunia, kabar terbaru terkini

Pelabuhan Tanjung Priok, sebagai pintu gerbang utama bagi distribusi barang dan penumpang di Indonesia, selalu menjadi pusat perhatian menjelang musim liburan, terutama pada saat perayaan Lebaran. Seiring dengan semakin dekatnya hari raya Idul Fitri 2025, aktivitas di pelabuhan ini meningkat, baik dari sisi penumpang maupun logistik. Pelabuhan Tanjung Priok, yang terletak di Jakarta Utara, menjadi titik penting dalam arus mudik yang menghubungkan ibu kota dengan berbagai daerah di Indonesia, terutama untuk moda transportasi laut.

BACA JUGA DISINI: Respons Kades Kohod Usai Didenda Rp48 Miliar Terkait Pagar Laut

Arus Mudik di Pelabuhan Tanjung Priok

Setiap tahun, menjelang Lebaran, Pelabuhan Tanjung Priok selalu dipadati oleh ribuan penumpang yang akan mudik ke kampung halaman. Pada 2025, meskipun aktivitas di pelabuhan terlihat cukup ramai, kondisi arus mudik terpantau tidak mengalami lonjakan signifikan pada beberapa hari menjelang Lebaran. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk peningkatan jumlah pemudik yang memilih moda transportasi lain seperti pesawat terbang dan kereta api, serta kebijakan pemerintah dalam mengatur perjalanan mudik agar lebih terstruktur.

Pada H-3 Lebaran, aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok terpantau cukup sepi. Menurut Kepala Bagian Tata Usaha KSOP Utama Pelabuhan Tanjung Priok, Rita Simanjuntak, meskipun ada peningkatan jumlah penumpang dibandingkan hari-hari biasa, jumlah pemudik yang datang belum mencapai puncaknya. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada H-5 Lebaran, di mana lebih dari 3.000 penumpang tercatat berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju berbagai tujuan di luar Jakarta.

Sementara itu, di sisi lain, Kepala Terminal Tanjung Priok, Muzofar Surya Alam, menyatakan bahwa meskipun volume penumpang di H-4 Lebaran tercatat lebih dari 1.500 orang, jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Pihak terminal memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada dua hari sebelum Lebaran, ketika ribuan pemudik berangkat dengan kapal laut untuk pulang ke kampung halaman.

Lonjakan Penumpang dan Pengelolaan Pelabuhan

Pelabuhan Tanjung Priok, yang dikelola oleh Pelindo (Pelabuhan Indonesia), terus berupaya untuk memaksimalkan pelayanan dan pengelolaan arus mudik. Dalam menghadapi lonjakan penumpang, berbagai langkah antisipasi telah dilakukan untuk menghindari kemacetan dan memastikan kenyamanan penumpang. Di antaranya adalah peningkatan kapasitas kapal dan penambahan jadwal keberangkatan untuk memenuhi permintaan yang tinggi selama periode mudik.

Pelni, sebagai salah satu perusahaan pelayaran yang melayani https://rajazeus.biz/ transportasi laut di Indonesia, melaporkan peningkatan jumlah penumpang kapal laut hingga 30% dibandingkan dengan hari biasa. Dicky Darmawan, Kepala Cabang Pelni Jakarta, mengatakan bahwa meskipun terjadi peningkatan jumlah pemudik, puncak arus mudik diperkirakan baru terjadi pada 30 Maret 2025. Menurutnya, hingga saat ini baru sekitar 400 kursi kapal yang dipesan oleh penumpang, namun pihaknya telah menyiapkan beberapa kapal untuk mengangkut pemudik yang akan berangkat dalam beberapa hari mendatang.

Untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran arus mudik, Pelabuhan Tanjung Priok juga melakukan berbagai perbaikan fasilitas. Peningkatan kapasitas ruang tunggu penumpang, pengecekan rutin terhadap sarana transportasi laut, dan penambahan petugas keamanan adalah beberapa langkah yang diambil untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pemudik.

Persiapan Arus Balik dan Keamanan

Meskipun saat ini arus mudik yang terjadi belum begitu signifikan, perhatian selanjutnya adalah pada arus balik setelah Lebaran. Puncak arus balik biasanya terjadi pada H+5 setelah Lebaran, saat pemudik mulai kembali ke Jakarta setelah liburan panjang. Pelabuhan Tanjung Priok diprediksi akan kembali dipadati oleh ribuan penumpang yang melakukan perjalanan pulang.

Untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang, pihak pelabuhan dan operator kapal laut telah mempersiapkan sejumlah langkah, termasuk meningkatkan kapasitas kapal, memaksimalkan layanan tiket, serta menyediakan fasilitas kesehatan dan pemeriksaan untuk memastikan bahwa seluruh penumpang dalam kondisi sehat dan siap melakukan perjalanan jauh.

Selain itu, petugas keamanan juga akan lebih waspada terhadap potensi masalah keamanan yang mungkin timbul. Mengingat pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan, pengawasan di sekitar pelabuhan dan kapal akan ditingkatkan, serta dilakukan pemeriksaan barang bawaan untuk memastikan tidak ada barang berbahaya yang dibawa oleh penumpang.

Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi

Meskipun Pelabuhan Tanjung Priok telah mempersiapkan segala hal dengan baik untuk menyambut arus mudik dan arus balik Lebaran, beberapa tantangan tetap ada. Salah satunya adalah masalah kemacetan di area sekitar pelabuhan. Keberadaan kendaraan pribadi yang mengantre untuk masuk ke pelabuhan atau parkir seringkali menambah kepadatan, yang dapat mengganggu kelancaran arus penumpang. Oleh karena itu, pihak pelabuhan dan instansi terkait akan terus berupaya untuk mengelola arus lalu lintas dengan lebih efisien.

Selain itu, cuaca buruk atau gelombang tinggi yang dapat mengganggu aktivitas pelayaran menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Meskipun sistem peringatan dini dan keselamatan kapal sudah diterapkan, ketidakpastian cuaca bisa menjadi faktor yang memengaruhi kelancaran perjalanan para pemudik.

Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin melalui kuasa hukumnya Yunihar menanggapi persoalan hukuman denda administratif sebesar Rp48 miliar yang dilayangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada kliennya terkait dengan pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

Menurut Yunihar, bila sangkaan terhadap kliennya tersebut merupakan hal yang tidak berdasar dan relevan sehingga terlihat dipaksakan untuk menjerat kliennya itu.

“Tanggapan kami bahwa pernyataan Menteri KKP tidak mendasar. Semua yang di sampaikan yang terhormat Menteri KKP,” ucapnya di Tangerang, Sabtu (1/3/2025) seperti dilansir Antara.

Ia mengaku hingga saat ini pihaknya belum mengetahui dan belum menerima surat penetapan sebagai tersangka dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pemagaran laut Tangerang yang disebutkan dilakukan Arsin selaku Kades Kohod.

Baca Juga : Ikut Retret di Akmil, Taj Yasin: Semangat Bangun Jawa Tengah!

“Karena kami belum tahu pertimbangan dan isi surat penetapannya sehingga mohon belum bisa banyak menanggapi,” ujarnya.

Meski demikian, kuasa hukum Kades Arsin tetap akan menghargai hasil keputusan dan tugas serta kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut.

“Sekalipun demikian kami hargai sebagai tupoksi beliau. Tapi hingga hari ini klien kami belum tahu dan belum menerima pemberitahuan resminya, kami tahu nya dari berita, jika pemberitahuan resminya sudah kami terima akan kami sampaikan dan diskusikan dengan klien mengingat klien saat ini di dalam tahanan,” jelas dia.

Diberi Waktu 30 Hari

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa Kepala Desa Kohod dan staf diberi waktu 30 hari untuk membayar denda administratif sebesar Rp48 miliar terkait dengan pembangunan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Trenggono mengungkapkan bahwa Kepala Desa Kohod bersama staf aparatnya telah diberi batas waktu maksimum 30 hari untuk melunasi denda yang telah dikenakan atas pembangunan pagar laut tersebut.

“Itu maksimum 30 hari dia (Kepala Desa Kohod dan staf) harus bayar. Dan dia menyatakan braxtonatlakenorman.com sanggup membayar dalam pernyataan itu,” kata Trenggono di Jakarta.

Trenggono menyampaikan hal itu ketika anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendalami soal pagar laut Tangerang dalam sesi pendalaman pada rapat kerja tersebut.

Libatkan Bareskrim

Dia juga mengungkapkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus itu, pihaknya turut melibatkan aparat penegak hukum (APH) dari Bareskrim Polri.

Meski begitu, ia enggan berkomentar mengenai apakah ada pihak lain yang menjadi dalang dalam kasus pagar laut tersebut. “Itu ranahnya bukan di KKP,” kata Trenggono.